Perampasan Ruang Pedagang Kaki Lima

 

Ilustrasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari Makassar. (redaksiaklamasi.org/Nur Aisyah Ramadhani)

redaksiaklamasi.org - Tulisan ini berdasarkan hasil riset saya, fenomena – fenomena yang terjadi pada saat ini (tahun 2016) mengkonsepsikan tidak berpihakan Pemerintah Kota Makassar pada Masyarakat. Hal ini begitu memilukan!. Dengan system Pemerintah  Kota Makassar yang menetapkan pelarangan untuk berdagang di sepanjang Pantai Losari,  dan menurut Hemat saya, ini adalah perampasan ruang hidup.

Janji yang Diabaikan dan Keluhan Masyarakat

Pada 23 Agustus 2015, para pedagang kaki lima tidak di izinkan untuk berdagang di sepanjang anjungan Pantai Losari, selama satu bulan lamanya. Di karenakan bertepatan dengan pembukaan Asean mayors Forum, setelah selesai pembukaan itu yang berjalan selama satu bulan, pedagang di izinkan kembali berdagang tapi bukan di anjungannya lagi, malah mereka hanya diizinkan di pinggiran anjungan.

Menurut Indra salah satu pedagang yang saya wawancarai. Iya sangat kecewa dengan Pemerintah Kota Makassar yang tidak ada hati nuraninya kepada masyarakatnya, dengan menerapkan system seperti itu. Hal ini membuat kami semakin susah untuk mencari nafkah keluarga dengan merampas ruang lingkup berdagang kami!. Indra juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak menepati apa yang telah di janjikan.

Setelah perpindahan pedagang ke pinggiran anjungan. Secara tidak langsung, pendapatan pedagang yang biasanya 75% kini merosot hingga 10% - 5%,. Hal ini dikeluhkan karena tempat yang mereka tempati tidak begitu strategis dalam penjualan mereka. Mereka menginginkan untuk bisa kembali melakukan penjualan dianjungan yang dimana pengunjung lebih banyak mengnongkrongi anjungan dari pada pinggiran Pantai Losari. Pihak pedagang meminta kepada Pemerintah Kota Makassar agar di izinkan untuk berdagang kembali di anjungan tapi tidak di indahkan Pemerintah Kota Makassar.

Sekitar 120 pedagang merasa kebingungan dikarenakan tidak tauh dimana lagi mau berdagang, seringkali terjadi konflik horizontal antara pedagang kaki lima dan penjual pisang epe. Masalah territorial yang begitu sempit, sehingga seringkali cekcok antar pedagang.

Ternyata, pihak Pemerintah dengan cara menggeser pedagang ke pinggiran, agar lebih mudah dalam pembebasan pedagang. Pada bulan Maret 2016 seluruh pedagang tidak akan diizinkan berdagang karena akan ada pembangungan pagar di sepanjang Pantai losari untuk lebih menjadi privitetisasi Pantai Losari. Ini jelas – jelas bahwa, akan diterapkan system pengkelompokan kalangan.

Menurut para pedagang bahwa Pemerintahan sebelumnya tidak sekejam Pemerintahan sekarang ini. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan saat ini hanya menjalin hubungan dengan kalangan kelas borjuasi.

Dalam permasalahan ini pihak mahasiswa yang tergabung di lembaga RSMI dan LSM, ikut membantu menangani permasalahan ini, dari pihak pedagang pun berharap kepada lembaga tersebut, untuk bisa membantu dalam permasalahannya. 

Perspektif Pengunjung 

Beberapa dari pengunjung setelah ditanyakan bagaimana pendapat mereka setelah pedagang kaki lima telah di geserkan ke pinggiran?

Mereka berpendapat bahwa, hal ini sangat merugikan pedagang, ada yang berasumsi bahwa itu baik, adapun yang bersifat netral.

Keluhan dari pengunjung dengan harga Rokok yang berbeda selisih harga pada umumnya, merasa terlalu mahal mereka hanya melihat fenomena pada saat itu tanpa mengkaji hal apa yang membuat pedagang menaikan harga – harga barang yang dia jual. Menurut saya akibat terpinggirnya tempat berdagang mereka sehingga kurang ramai pembeli yang menyebabkan kenaikan harga itu, dengan cara demikian pedagang mengatasi pendapatan mereka seperti biasanya.

Kebanyakan pengunjung mengkritik Pemerintah atas system yang diterapkan tanpa memikirkan nasib pedagang. Mereka hanya bisa bersimpati atas system yang diterapkan. Dan begitu kurang orang yang ber-empati untuk masalah ini. 

Oleh : Dayat Hanna (Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, Kader HMI Kom. Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya serta Ketua Bidang Humas di SIMPOSIUM DPP SULSEL)

Editor : Nur Aisyah Ramadhani