“Adakah Demokrasi itu? Ataukah hanya Kamuflase korporasi?
Ataukah juga hanya sekedar selubung Oligarki?”.
 |
| (Foto: Hugo Chavez mengutip buku Noam Chomsky dalam pidato di PBB. Dok. Fb) |
redakasiaklamasi.org – Jika merujuk pada tema-tema yang
diangkat oleh Chomsky dalam bukunya yang bertajuk Hegemony or Survival itu,
maka ada beberapa ‘aparatus ideologis’ yang digunakan oleh kelas berkuasa di
Amerika Serikat untuk menanamkan hegemoni dan ideologi kelasnya pada seluruh
warga negara Amerika Serikat sehingga nilai-nilai, pandangan hidup, dan sistem
kapitalis diterima sebagai wajar dan normal.
Jalur pertama dari aparatus ideologis yang digunakan adalah pendidikan. Di Amerika, jauh dari gambaran demokratis yang selama ini dicitrakan, pendidikan digunakan sebagai media untuk menanamkan kesadaran palsu, dan diciptakan sebagai institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk mengindoktrinasi anak-anak muda.
Hal ini dilakukan sejak bangkitnya gerakan-gerakan kerakyatan yang menentang imperialisme, menuntut hak-hak sipil-politik, dan perlindungan ekonomi serta ekologi pada tahun 60-70an.
Sebagai cara untuk membendung gerakan-gerakan rakyat itu, maka pemerintahan di AS mendirikan Komisi Trilateral yang berfungsi “untuk menanamkan kepatuhan, untuk menghalangi kemungkinan lahirnya pemikiran yang mandiri, dan (dengan demikian) sekolah memainkan suatu peran kepranataan (institutional role) dalam suatu sistem kontrol dan koersi”.
Komisi Trilateral itu, menurut Noam Chomksy, ini bertugas untuk mencari cara-cara yang efektif untuk mempertahankan hegemoni kapitalisme Barat dan dominasi elit-elit berkuasa sembari terus mengkondisikan agar kalangan kelas menengah yang terdiri atas ilmuwan, para profesional dan pakar, melalui suatu sistem penggajian terus-menerus mendakwahkan mitos tentang kebajikan nilai-nilai Amerika. Hasilnya, pendidikan di Amerika Serikat:
“Jauh dari pendidikan demokratik, apa yang sesungguhnya kita [Amerika Serikat] miliki ialah suatu model pendidikan kolonial yang dipercanggih yang dirancang terutama untuk mendidik guru-guru dengan cara-cara dimana dimensi intelektual pengajaran seringkali diabaikan.
Tujuan utama dari pendidikan kolonial ini ialah untuk semakin melenyapkan keterampilan guru-guru dan siswa-siswa dan membuat mereka semakin pandai mengikuti secara otomatis labirin prosedur dan teknik…”
Pendidikan yang berwatak penjajah ini tentu merupakan hal yang sangat dimusuhi oleh Noam Chomksy. Sebab menurutnya hakikat pendidikan mestinya adalah untuk menstimulasi ‘kesadaran kritis’ dan mengajarkan peserta didik untuk menemukan kebenaran bagi dirinya sendiri.
Noam Chomksy berpendapat bahwa hakikat pendidikan mestinya adalah bukan untuk menanamkan kepatuhan, melainkan untuk mendidik manusia dalam kemerdekaan, kesetaraan kebersamaan dan kerjasama, agar dapat mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah disepakati secara demokratis. Dengan mengutip ungkapan indah Bertrand Russell, Chomsky menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang sejati mestinya adalah:
“Untuk menghayati nilai-nilai selain dari dominasi, untuk menciptakan warga negara-warga negara dari suatu komunitas yang merdeka, untuk mendorong terciptanya suatu kombinasi antara kewarganegaraan yang bebas dan melahirkan kreativitas individual…”
Ada dua hal yang terjadi sebagai akibat dari pengingkaran atas pendidikan yang demokratis dan setara.
Pertama, kalangan kelas menengah dan terdidik di Amerika Serikat tidak membiasakan dirinya dengan model pendidikan kritis yang berupaya membongkar segala macam kekuasaan dan hegemoni. Dengan bertumpu pada kemampuan teknik, maka model pendidikan di Amerika Serikat tak diajarkan untuk membangun kesadaran kritis, membongkar kekuasaan, dan membangun kemanusiaan.
Kedua, dan sebagai akibat sampingannya, Amerika Serikat menjelmakan dirinya sendiri sebagai sebuah negara imperialis utama yang berhak untuk mendikte, mendisiplinkan dan ‘memperadabkan’ negara lain.
Model pendidikan doktriner dan tak demokratis yang bersenyawa dengan politik tiranik dan aristokratik yang telah tertancap-dalam pada dasarnya telah memiliki preseden yang lama dalam sekujur sejarah negeri itu.
Amerika Serikat, demikian menurut Noam Chomksy, didirikan di atas protes-protes kaum buruhnya, penindasan terhadap masyarakat kelas bawahnya, serta penggantian demokrasi dengan aristokrasi. Permbajakan demokrasi oleh elit oligarkhis dan kapitalis sebenarnya telah diingatkan oleh Thomas Jefferson yang membedakan antara “kaum demokrat” dengan "kaum aristokrat".
Kaum demokrat, bagi Jefferson, “mengidentikkan dirinya dengan masyarakat, memercayai mereka, menghormati dan mendengarkan mereka sebagai pemangku kepentingan publik yang jujur dan bisa dipercaya”. Sementara kaum aristrokrat “mereka yang merasa takut dan tak percaya kepada masyarakat, dan ingin mengambil alih semua kekuasaan dari tangan mereka dan menyerahkannya ke tangan kelas-kelas atas” yang menjadi pendukung utama negara kapitalis.
Kultur politik di Amerika Serikat pada akhirnya memenangkan kaum aristokrat ini. Hal ini utamanya ditunjukkan oleh pandangan para elit dan teoretisi politiknya yang cenderung menghindari dan tidak menyukai gerakan-gerakan kerakyatan.
Alexander Hamilton misalnya menjuluki gerakan-gerakan rakyat sebagai “binatang buas yang banyak jumlahnya” (the great beast). Robert Lansing juga menyebut gerakan buruh sebagai “massa manusia bodoh dan tak cakap”, dan atau teoretisi demokrasi yang termasyhur Walter Lippman yang menyebut massa rakyat sebagai “gerombolan liar”. Sehingga fungsi mereka hanyalah diperlukan sejauh sebagai penonton yang bersemangat dalam setiap kehidupan publik, bukan sebagai partisipan aktif.
William Shepard lebih jelas mengartikulasikan hal ini dengan menyatakan bahwa pemerintahan mestinya berada di tangan aristokrasi akal dan kekuasaan, sementara gerakan-gerakan sosial dan massa-rakyat “yang bodoh, yang tak berpengetahuan dan anti-sosial” dilarang untuk terlibat dalam pengurusan politik dan pemerintahan.
Gabungan dari pendidikan yang doktriner dan politik tiranik itu pada akhirnya menghasilkan suatu tipe kultur sosial dan politik yang terjinakkan. Hal inilah yang memungkinkan ketiadaan perlawanan dari kalangan terdidik di Amerika Serikat. Malahan, tak mengherankan jika kalangan kelas terdidik ini justru berbondong-berbondong mendukung rejim kelas berkuasa yang secara rutin menyerukan demokrasi, hak asasi manusia, dan multilateralisme, dan bungkam seribu bahasa jika kelas berkuasa itu pula melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.
Jalur pertama dari aparatus ideologis yang digunakan adalah pendidikan. Di Amerika, jauh dari gambaran demokratis yang selama ini dicitrakan, pendidikan digunakan sebagai media untuk menanamkan kesadaran palsu, dan diciptakan sebagai institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk mengindoktrinasi anak-anak muda.
Hal ini dilakukan sejak bangkitnya gerakan-gerakan kerakyatan yang menentang imperialisme, menuntut hak-hak sipil-politik, dan perlindungan ekonomi serta ekologi pada tahun 60-70an.
Sebagai cara untuk membendung gerakan-gerakan rakyat itu, maka pemerintahan di AS mendirikan Komisi Trilateral yang berfungsi “untuk menanamkan kepatuhan, untuk menghalangi kemungkinan lahirnya pemikiran yang mandiri, dan (dengan demikian) sekolah memainkan suatu peran kepranataan (institutional role) dalam suatu sistem kontrol dan koersi”.
Komisi Trilateral itu, menurut Noam Chomksy, ini bertugas untuk mencari cara-cara yang efektif untuk mempertahankan hegemoni kapitalisme Barat dan dominasi elit-elit berkuasa sembari terus mengkondisikan agar kalangan kelas menengah yang terdiri atas ilmuwan, para profesional dan pakar, melalui suatu sistem penggajian terus-menerus mendakwahkan mitos tentang kebajikan nilai-nilai Amerika. Hasilnya, pendidikan di Amerika Serikat:
“Jauh dari pendidikan demokratik, apa yang sesungguhnya kita [Amerika Serikat] miliki ialah suatu model pendidikan kolonial yang dipercanggih yang dirancang terutama untuk mendidik guru-guru dengan cara-cara dimana dimensi intelektual pengajaran seringkali diabaikan.
Tujuan utama dari pendidikan kolonial ini ialah untuk semakin melenyapkan keterampilan guru-guru dan siswa-siswa dan membuat mereka semakin pandai mengikuti secara otomatis labirin prosedur dan teknik…”
Pendidikan yang berwatak penjajah ini tentu merupakan hal yang sangat dimusuhi oleh Noam Chomksy. Sebab menurutnya hakikat pendidikan mestinya adalah untuk menstimulasi ‘kesadaran kritis’ dan mengajarkan peserta didik untuk menemukan kebenaran bagi dirinya sendiri.
Noam Chomksy berpendapat bahwa hakikat pendidikan mestinya adalah bukan untuk menanamkan kepatuhan, melainkan untuk mendidik manusia dalam kemerdekaan, kesetaraan kebersamaan dan kerjasama, agar dapat mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah disepakati secara demokratis. Dengan mengutip ungkapan indah Bertrand Russell, Chomsky menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang sejati mestinya adalah:
“Untuk menghayati nilai-nilai selain dari dominasi, untuk menciptakan warga negara-warga negara dari suatu komunitas yang merdeka, untuk mendorong terciptanya suatu kombinasi antara kewarganegaraan yang bebas dan melahirkan kreativitas individual…”
Ada dua hal yang terjadi sebagai akibat dari pengingkaran atas pendidikan yang demokratis dan setara.
Pertama, kalangan kelas menengah dan terdidik di Amerika Serikat tidak membiasakan dirinya dengan model pendidikan kritis yang berupaya membongkar segala macam kekuasaan dan hegemoni. Dengan bertumpu pada kemampuan teknik, maka model pendidikan di Amerika Serikat tak diajarkan untuk membangun kesadaran kritis, membongkar kekuasaan, dan membangun kemanusiaan.
Kedua, dan sebagai akibat sampingannya, Amerika Serikat menjelmakan dirinya sendiri sebagai sebuah negara imperialis utama yang berhak untuk mendikte, mendisiplinkan dan ‘memperadabkan’ negara lain.
Model pendidikan doktriner dan tak demokratis yang bersenyawa dengan politik tiranik dan aristokratik yang telah tertancap-dalam pada dasarnya telah memiliki preseden yang lama dalam sekujur sejarah negeri itu.
Amerika Serikat, demikian menurut Noam Chomksy, didirikan di atas protes-protes kaum buruhnya, penindasan terhadap masyarakat kelas bawahnya, serta penggantian demokrasi dengan aristokrasi. Permbajakan demokrasi oleh elit oligarkhis dan kapitalis sebenarnya telah diingatkan oleh Thomas Jefferson yang membedakan antara “kaum demokrat” dengan "kaum aristokrat".
Kaum demokrat, bagi Jefferson, “mengidentikkan dirinya dengan masyarakat, memercayai mereka, menghormati dan mendengarkan mereka sebagai pemangku kepentingan publik yang jujur dan bisa dipercaya”. Sementara kaum aristrokrat “mereka yang merasa takut dan tak percaya kepada masyarakat, dan ingin mengambil alih semua kekuasaan dari tangan mereka dan menyerahkannya ke tangan kelas-kelas atas” yang menjadi pendukung utama negara kapitalis.
Kultur politik di Amerika Serikat pada akhirnya memenangkan kaum aristokrat ini. Hal ini utamanya ditunjukkan oleh pandangan para elit dan teoretisi politiknya yang cenderung menghindari dan tidak menyukai gerakan-gerakan kerakyatan.
Alexander Hamilton misalnya menjuluki gerakan-gerakan rakyat sebagai “binatang buas yang banyak jumlahnya” (the great beast). Robert Lansing juga menyebut gerakan buruh sebagai “massa manusia bodoh dan tak cakap”, dan atau teoretisi demokrasi yang termasyhur Walter Lippman yang menyebut massa rakyat sebagai “gerombolan liar”. Sehingga fungsi mereka hanyalah diperlukan sejauh sebagai penonton yang bersemangat dalam setiap kehidupan publik, bukan sebagai partisipan aktif.
William Shepard lebih jelas mengartikulasikan hal ini dengan menyatakan bahwa pemerintahan mestinya berada di tangan aristokrasi akal dan kekuasaan, sementara gerakan-gerakan sosial dan massa-rakyat “yang bodoh, yang tak berpengetahuan dan anti-sosial” dilarang untuk terlibat dalam pengurusan politik dan pemerintahan.
Gabungan dari pendidikan yang doktriner dan politik tiranik itu pada akhirnya menghasilkan suatu tipe kultur sosial dan politik yang terjinakkan. Hal inilah yang memungkinkan ketiadaan perlawanan dari kalangan terdidik di Amerika Serikat. Malahan, tak mengherankan jika kalangan kelas terdidik ini justru berbondong-berbondong mendukung rejim kelas berkuasa yang secara rutin menyerukan demokrasi, hak asasi manusia, dan multilateralisme, dan bungkam seribu bahasa jika kelas berkuasa itu pula melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.
Penulis: Sulaiman Djaya (Dewan Kesenian Banten)
Editor: Andi Muhammad Satriansyah
0 komentar Blogger 0 Facebook
Posting Komentar