 |
| (Dok. Int) |
redaksiaklamasi.org - Oleh:
Mohammad Sholihul Wafi (Pemerhati Politik di Yogyakarta)
Pelaksanaan pesta demokrasi pilkada serentak di 101
daerah yang akan dihelat pada tanggal 15 Februari 2017 sudah semakin dekat.
Tentu saja, melalui pilkada serentak kedua yang dihelat di tujuh provinsi, 18
kota, dan 76 kabupaten di Indonesia ini, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin
yang akan mengakhiri sengkarut permasalahan-permasalahan daerah. Bukan hanya
pemimpin dari perwakilan partai yang pintar obral janji kosong, tapi juga
pemimpin negarawan yang mampu bertindak dan berjasa besar pada kemajuan
daerahnya.
Negarawan (statesman)
sebagai istilah yang populer dalam perbendaharaan bahasa politik kerap kali
dikonotasikan sebagai politisi paripurna. Seorang negarawan merujuk pada
politisi yang berkiprah cukup lama di kancah politik serta berprestasi dan
berjasa besar kepada negara. Dalam hal ini, tentu saja tokoh yang berjasa (worthy) pada bangsa adalah seorang yang
mengabdikan tenaga dan pikirannya guna kemajuan dan kemakmuran bangsanya
(Alfian, 2016).
Maka, kepemimpinan politik seorang negarawan
terkait dengan komitmen kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga menuntut para
politisi meminimalisasi kepentingan pribadi dan kelompok dan memaksimalisasi
kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Kiki Syahnakari (2008) mencatat,
negarawan adalah karakter, sikap, visi, dan orientasi mengedepankan nilai-nilai
kebangsaan dan kerakyatan melampaui ego seorang pemimpin. Menurutnya, seseorang
dapat disebut negarawan, jika senantiasa memikirkan yang terbaik bagi
kebangsaan, kerakyatan, bahkan kemanusiaan universal melalui ladang pengabdian
atau profesinya.
Jadi, seorang negarawan selalu berpikir dan
berkorban demi bangsa dan negaranya. Baginya, negara-bangsa adalah segalanya.
Maka, idealnya ketika kader partai
terpilih menjadi pejabat negara atau wakil rakyat, maka ia berlaku sebagaimana
adagium “ketika tugas negara dimulai, maka kepentingan politik berakhir”. Dalam
artian, ia tidak boleh mencampur adukkan kepentingan parpol dan amanah
kenegaraan yang diembannya. Karena, hanya akan tumpang tindih. Amanah
kenegaraan yang diemban hanya akan jadi alat kepentingan parpol. Bukan alat
menyejahterakan rakyatnya. Disinilah, seorang negarawan sesungguhnya harus paham
makna skala prioritas, mana yang perlu didahulukan (kepentingan bangsa dan
negara yang lebih luas) dan yang tidak (kepentingan parpol dan kelompok).
Lebih lanjut, Aristoteles mengatakan, seorang
negarawan memiliki karakter moral yang pasti, di mana pengikutnya dapat
meneladani sepenuh hati. Seorang negarawan memiliki watak baik dan senantiasa
menjaga citra dirinya dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi
masyarakat, negara dan bangsa. Tak ayal, James Freeman Clarke mengatakan,
“seorang politikus memikirkan soal pemilu yang akan datang, seorang negarawan
memikirkan generasi yang akan datang”. Pernyataan ini menegaskan bahwa seorang
negarawan tidak seperti politisi biasa, yang bermotif kekuasaan.
Diakui atau tidak, kendala pemimpin memiliki karakter
negarawan adalah power-oriented yang
obsesif. Tendensi mengoleksi dan mengakumulasi segala sumber daya untuk
merebut/mempertahankan kekuasaan tampak begitu telanjang (Syahnakari, 2008:
206). Sehingga, amanah yang seharusnya diemban dan dilaksanakan sepenuh hati
dengan penuh visi sebagai ‘penyelenggara negara’ justru semakin buram ditelan
ambisi kekuasaan. Pemimpin yang bukan negarawan tak lebih dari ‘penyelenggara
negara’ yang tidak mengerti mau dibawa ke arah mana daerah yang dipimpinnya. Ia
seolah hanya atribut pelengkap struktur kenegaraan yang bukan membawa kemajuan,
justru malah menggerogoti sendi-sendi harapan kemajuan daerah.
Namun demikian, akhir-akhir ini jagat politik
nasional selalu krisis politisi dan pemimpin negarawan. Tak ayal, kalau banyak
politisi melakukan tansaksi jual beli politik dan tindak korupsi. Banyak
pemimpin yang lebih peduli nasib dirinya dan partainya daripada rakyat yang
dipimpinnya. Amat sedikit pemimpin yang memiliki karakter negarawan yang
memimpin Indonesia. Padahal, andaikan semua pemimpin yang ada di seluruh
Indonesia memiliki watak negarawan, dapat dipastikan Bangsa Indonesia sudah
maju, makmur dan sejahtera di setiap daerah.
Maka, dalam momentum Pilkada yang dilaksanakan di
101 daerah ini, semua pasti berharap pemimpin daerah yang terpilih adalah sosok
pemimpin negarawan. Bukan hanya sosok kader partai yang menjelma menjadi pemimpin
daerah yang justru lebih mementingkan kepentingan partai daripada kemajuan dan
kesejahteraan daerah yang dipimpinnya.
Jadi, siapapun nanti yang terpilih dalam pesta
demokrasi Pilkada, harus mengubur secara dalam-dalam ambisi “menguasai”
segalanya. Sebaliknya, ia harus memupuk ghirah
“mengabdi” untuk rakyat daerah. Itulah karakter pemimpin daerah yang
memiliki karakter negarawan. Ia selalu peduli dengan nasib daerah yang
dipimpinnya di atas segalanya. Karena, diakui atau tidak, masa depan kemajuan
daerah berada di tangan pemimpin daerah. Kalau pemimpin daerahnya hanya peduli
dengan hasrat kekuasaan dan tidak peduli nasib daerahnya, bagaimana mungkin
daerah akan semakin maju? Yang ada, kemajuan daerah justru jalan di tempat dan
bahkan mundur secara teratur. Tentu saja, kita tidak berharap itu terjadi. Wallahu a’lam bish-shawaab.
Biodata Penulis
Nama :
Mohammad Sholihul Wafi
No. KTP :
3319043107950002
TTL :
Kudus, 31 Juli 1995
Alamat
Asal : Jln.
Kudus-Purwodadi Km. 12, Desa Undaan Kidul Gang 9 RT. 02/ RW. 03 Kec. Undaan
Kab. Kudus 59372 Jawa Tengah Indonesia
Akun FB : Mas
Wafy
No Telp : 085741258658
No. Rekening :
Bank BNI dengan nomor 354616255
atas nama MOHAMMAD SHOLIHUL WAFI
Aktivitas sekarang :
1.
Mahasiswa Pendidikan Matematika di Universitas Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012
2.
Aktif di Forum Penulis Muda
Jogja
3.
Ketua Bidang Pendidikan dan
Pelatihan BPL HMI Cabang Yogyakarta Periode 2015-2016
4.
Tentor Matematika
5.
Penulis Buku-Buku Pelajaran
Matematika
Editor: Andi
Haerur Rijal
0 komentar Blogger 0 Facebook
Posting Komentar