Inilah Sikap HMI Saat Diterima Jokowi di Istana

Senin, 20 Februari 2017 | 14:43

 

Ketua Umum PB HMI dan jajarannya ketika diundang ke istana oleh Presiden Jokowi, Senin (20/2/2017).

redaksiaklamasi.org  - Dilansir INDOPOS.CO.ID Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Mulyadi P Tamsir dan jajaran bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kompleks Istana Negara, Senin (20/2). 

Dalam pertemuan tersebut, kata Mulyadi, dia menyampaikan hasil silaturahmi nasional dan dies natalis PB-HMI ke-70 yang menghasilkan 10 komitmen HMI. Di antaranya berkaitan dengan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), hingga kriminalisasi ulama.

"Kami sampaikan harapan tentang bagaimana menyelesaikan persoalan keumatan dan kebangsaan, juga kasus penistaan agama dan persoalan kriminalisasi para ulama akhir-akhir ini. Itu saya sampaikan supaya bisa segera diselesaikan," kata Mulyadi usai bertemu Presiden Jokowi.

Menurut Mulyadi, di samping menjaga stabilitas nasional, pemerintah diharapkan bisa fokus menyelesaikan kesenjangan ekonomi dan sosial serta diskriminasi hukum sehingga masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Hal itu, menurut Mulyadi, direspons baik oleh presiden.

"Beliau merespons baik hal-hal yang kami sampaikan tadi, termasuk juga poin-poinya komitmen HMI untuk ummat dan bangsa. Di sini jelas bahwa kami berkomitmen untuk menjaga NKRI dengan beranekaragam suku, agama, dan budaya," pungkasnya. 
  
Berikut 10 Komitmen HMI: 

Pertama, Menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan segala keanekaragaman Suku, Budaya dan Budaya.

Kedua, Menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam dengan sepenuh-penuhnya berdasarkan Alquran dan hadits. Menjadi garda terdepan dalam menjaga wibawa dan kehormatan alim ulama sebagai pemimpin tertinggi umat Islam.

Ketiga, Menegakkan hukum yang berkeadilan dan menolak pelaksanaan hukum yang diskriminatif terhadap masyarakat Indonesia.

Keempat, Melindungi pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dan menolak segala bentuk eksploitasi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kelima, Membangun sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, kompetitif dan berdaya saing global.

Keenam, Membangun sistem perekonomian yang berpihak terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Ketujuh, Mengembangkan industri dalam negeri, berupaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dunia. Serta menolak masuknya imigran asing yang dapat mengancam kesempatan kerja rakyat Indonesia.

Kedelapan, Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan, menolak liberalisasi, dan politik dinasti.

Kesembilan, Menolak berkembangnya paham komunis di Indonesia yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesepuluh, Memerangi peredaran dan penggunaan narkoba yang dapat mengancam masa depan generasi muda Indonesia. (fat/jpnn/jpg)