Penulis Pewarta
Makassar - 10/02/2017
(Fotot: Aktivis Sul-Sel Saat Gelar Konfrensi Pers Terkait Mengecam Sikap Arogansi Prosider PT. Preeport Indonesia terhadap Anggota DPR RI. Dok. suaralidik.com) |
redaksiaklamasi.org – Dilansir Lidik
Makassar, Terkait
dengan kejadian menegangkan dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan PT Freeport
Indonesia dan seluruh perusahaan tambang di Indonesia, Kamis sore 9 Februari
2017. Seorang anggota Komisi VII Mukhtar Tompo mengaku mendapat perlakuan tidak
menyenangkan dari Presiden Direktur PT Freeport.
Dari
informasi yang di himpun suaralidik.com, insiden ini berawal saat anggota legislator Sul-Sel Muhtar saat rapat kerja
Komisi VII DPR dengan PT Freeport Indonesia dan beberapa perusahaan tambang
yang ada di Indonesia, Muchtar menagih janji Freeport Indonesia untuk membangun
smelter atas apa yang pernah di janjikan sebelumnya, Red PT Preeport indonesia,
Mukhtar meminta agar Freeport konsisten dalam menetepati janji terkait
pembangunan smelter di perusahaan tersebut.
Insiden
ini terjadi saat usai rapat Muchtar Tompo langsung salaman dengan Chappy
(Presiden Direktur PT Freeport), saat itu Chappy menolak berjabat tangan dengan
dirinya sambil berkata dengan nada tinggi. Kemudian, dia langsung tunjuk ke
arah dada Muchtar tompo.
Anwar Ta’le selaku salah satu aktivis Sul-Sel saat melakukan Konfrensi Pers di warkop Panrita, Jumat (10/02/2017) mengatakan bahwa hal ini mestinya tidak mesti terjadi, pelaku penganiayaan adalah pimpinan perusahaan besar yang tentunya tidak harus bertingkah seperti itu, apalagi terhadap Anggota Legislatif yang mendapat mandat secara konstitusional dari rakyat, tuturnya.
Kami sangat mengecam Kejadian ini dan harus di tanggapi secara serius oleh penegak hukum negeri ini, sebelum masyarakat sulawesi selatan marah atas perlakuan kasar terhadap wakil rakyat kami di DPR agar tidak menambah carut marut bangsa ini.
Harapannya semoga kedepan hal yang seperti ini tidak terulang sehingga tercipta harmonisasi di semua pihak demi mencapai kesejahteraan rakyat secara merata seperti harapan kita bersama.
Mantan Presma UIT Syahrullah yang juga angkat bicara atas persolan ini, menegaskan bahwa seharusnya sebagai mitra Kerja antara anggota DPR RI komisi VII dan Presidir perusahaan pertambangan harus menjalin kerja sama yang baik demi menciptakan tatanan regulasi yang baik sesuai dengan konstitusi negara yang berlaku tanpa harus mengedepankan ego sektoral demi membangun kesejahteraan masyarakat secara luas.
Selain itu, dirinya juga mendesak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo selaku orang nomor satu di negeri ini agar secepatnya menghentikan seluruh perjanjian dan kesepakatan dengan Freeport hingga semua masalah terselesaikan , tutupnya.
Adhe Shira
0 komentar Blogger 0 Facebook
Posting Komentar